Dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, termasuk Kabid SMK yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), membuka peluang pengusutan lebih jauh, termasuk kemungkinan menyeret Kadis Dikbud jika ditemukan keterlibatan atau pembiaran atas praktik tersebut.
Dugaan adanya alat-alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, menumpuk dan mangkrak, serta kondisi infrastruktur yang buruk meskipun mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Poin-Poin Utama:
Indikasi Maladministrasi dan Korupsi menurut keterangan salah satu guru SMK yang tidak mau disebut namanya memberikan keterangan melalui whatsap katanya, Alat yang tidak sesuai kebutuhan menunjukkan perencanaan yang asal-asalan.
Menurutnya via whatsap ” Sy pmantau dr dalam, kbtulan skolh tg dpt DAK 2022 Tapi gedungnya bocor, alatnya bnyak gk kepkai, dll 😄,” keterangan salah seorang guru merasakan dampak dari Dak tahun 2022.
Peluang Kadis Dikbud Terseret