Kades yang diduga melakukan pemotongan anggaran ini sebelumnya pernah berjanji tidak akan memotong 10% lagi, namun nyatanya masih dilakukannya hingga saat ini. Hal ini membuat warga menjadi geram.
Salah seorang warga, Sapriadi, mengatakan bahwa isu tentang dugaan pemotongan anggaran 10% ini sudah lama didegar oleh masyarakat dan selama ini terus mengumpulkan bukti. Sekarang, vidio dugaan pemotongan 10% oleh Kades sudah didapatkan, pengakuan TPK juga siap bersaksi.
Sapriadi juga mengatakan bahwa sejumlah toko, CV atau PT penyedia barang yang dikonfirmasi membantah tidak pernah membuat nota penjualan atau tanda tangan kwitansi penerimaan uang senilai atau sebagaimana yang terlampir di SPJ desa tersebut. Mereka bersedia memberikan keterangan dan bersaksi di pengadilan ketika dibutuhkan.
Bendahara desa selaku penyusun SPJ yang berusaha dikonfirmasi media hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya. Sementara itu, Kades yang dimaksud mengatakan bahwa SPJ tahun berapa yang bermasalah, mari kita perbaiki bersama.
