Sasaka Nusantara masih melengkapi berkas administrasi dan saksi-saksi lainnya sebelum melaporkan oknum Kades tersebut ke APH. Selain itu, organisasi tersebut juga akan bersurat ke Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan audit khusus terhadap penggunaan DD di desa tersebut.
Dugaan penyimpangan pengelolaan DD tersebut juga didukung oleh hasil cek lapangan terhadap realisasi DD dari tahun 2019-2024, yang menunjukkan bahwa banyak proyek fisik yang telah rusak, seperti Lapen, talud, dan rabat, yang belum genap setahun sudah rusak.
(Ib)
