Mengingat, target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting.
“Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting,” tegas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting. “Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi. **
Sumber Artikel: dpr.go.id.
