Hasbi Bilang Krisis Implementasi *Zero Waste* Gubernur Masih Setengah Hati Penanganan Sampah di NTB 👉👉

Advertisements

Hasbi, Ketua [lpkpk Kota Mataram, memaparkan, ” Beberapa tahun lalu di tahun 2019-2020 nama nya program Zero Waste dan ini menjadi program unggulan Gubernur alokasi anggaran nya tidak main-main saat itu Bank Sampah Bintang Sejahtera sesuai hasil kajian mengajukan proyek tersebut senilai RP 1,5 Miliar dan anggaran tersebut di realisasikan Gubernur dan ada 50 kelompok yang tersebar di Pulau Lombok saat itu masuk dalam proyek penggaran dari zero waste, sekarang sudah tahun 2022 anggaran nya bisa jadi  meningkat tapi hasil dari anggaran tersebut jauh dari nilai nominal yang di anggarkan” tegasnya.

TPS di tengah pemukiman Warga

“Apakah ini juga kurang sosialisasi dari pihak pemerintah itu sendiri atau terjadi krisis implementasi penanganan sampah, Gubernur harus serius menjalankan program unggulan nya jangan setengah-setengah…!  segera instrusikan ke para aktor utama seperti Walikota maupun Bupati, terlebih di Kota Mataram sebagai pusat destinasi wisata dan daya tarik dari para pelancong, ini harus bebas dari tumpukan sampah dan banjir, kalau tumpukan sampah banjir dimana-mana bagaimana menjadi NTB Sehat dan Bersih sesuai dengan Misi dari Zul-Rohmi.!”.

Dari Pegawai PUPR Kota Mataram Heri, menyampaikan, “Pelan-pelan kita buka tutup semua selokan dan kita bersihkan sehingga penyumbatan dari sampah bisa berkurang, ini sedang kami lakukan bersama tim dan kita akan buatkan terminal nya sehingga kami mudah untuk mengangkat sampah yang terjaring di terminal tersebut”katanya.

Di tempat berbeda, Nasrudin Alsan, Wakil ketua lpkpk Kota Mataram mengatakan, “Kemarin saya survey di kecamatan Sekarbile dan kasus nya juga hampir sama dirasakan bukan hanya dikota tapi kabupaten terutama yang dikota-kota”. jelasnya.

Oleh karena itu kita dorong pejabat publik terutama pihak Eksekutif DPRD Propinsi maupun Kota, untuk kasih insentif ke warga agar tidak buang sampah terutama di saluran-saluran dan di samping itu juga pemerintah membentuk tim khsusus melakukan pendekatan sosial langsung memberikan pemahaman dan menjelaskan dampak dari sampah” tutupnya Nasrudin.

Senin/10/10/22. [ron/dr].