lpkpkntb.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan bahwa sebelum adanya Program BBM Satu Harga, banderol Pertalite di Kabupaten Puncak, Papua bisa menembus Rp100.000 per liter. “Sebelumnya di beberapa daerah seperti di Papua, harganya mencapai Rp100 ribu per liter.
Di Nunukan serta di Pegunungan Arfak, Papua Barat, harga per liternya juga sangat tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Selasa 31 Januari 2023. Melalui laman viva.co.i. Rabu, (1/2/23).
Arifin menuturkan, tahun lalu Kementerian ESDM telah merealisasikan penambahan 92 titik lokasi BBM Satu Harga, sehingga totalnya saat ini mencapai 423 titik. “Ke depannya, kami targetkan di tahun 2023 (sebanyak) 89 lokasi lagi. Ternyata, memang banyak wilayah-wilayah yang harus kami layani kebutuhan BBM nya,” ungkapnya.
Meski sudah ada banderol standar dari pemerintah, namun sayangnya harga BBM di beberapa wilayah yang dijual di tingkat pengecer masih cukup tinggi. Contohnya di Wasior, Papua Barat di mana harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp15 ribu per liter pada siang hari, dan pada malam hari naik jadi Rp30 ribu per liter.
Sementara, Presiden Joko Widodo mengaku bahwa pemerintah sebenarnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi terus naik hingga tiga kali lipat. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
Harga Rp10 ribu yang harus dibayar para pemilik kendaraan di DKI Jakarta dan sebagian besar wilayah Indonesia, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan banderol Pertalite di wilayah.
Pada awal September tahun lalu menaikkan harga jual bahan bakar minyak alias BBM jenis Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Tujuan dari penyesuaian banderol itu, menurut Pertamina adalah untuk mengimbangi fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil pasca konflik Rusia dan Ukraina.
Namun, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi pengumuman Pertamina dikutip dari situs resminya, Rabu (1/2/2023).
Inilah daftar harga BBM nonsubsidi di seluruh SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua yang di kutip melalui detikFainane.com sebagai berikut:
Aceh
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.850
Dexlite Rp 16.150
Pertamina Dex Rp 16.850
Free Trade Zone Sabang
Dexlite Rp 16.150
Sumatera Utara
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.600
Pertamina Dex Rp 17.200
Sumatera Barat
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.600
Pertamina Dex 17.200
Riau
Pertamax Rp 13.300
Pertamax Turbo Rp 15.450
Dexlite Rp 16.850
Pertamina Dex Rpp 17.550
Kepulauan Riau
Pertamax Rp 13.300
Pertamax Turbo Rp 15.450
Dexlite Rp 16.850
Pertamina Dex Rp 17.550
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp 13.300
Pertamax Turbo Rp 15.450
Dexlite Rp 16.850
Pertamina Dex Rp 17.550
Jambi
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.500
Pertamina Dex Rp 17.200
Bengkulu
Pertamax Rp 13.300
Pertamax Turbo Rp 15.450
Dexlite Rp 16.850
Pertamina Dex Rp 17.450
Sumatera Selatan
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.500
Pertamina Dex Rp 17.200
Bangka Belitung
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.500
Pertamina Dex Rp 17.200
Lampung
Pertamax Rp 13.050
Pertamax Turbo Rp 15.150
Dexlite Rp 16.500
Pertamina Dex Rp 17.200
DKI Jakarta
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.850
Dexlite Rp 16.150
Pertamina Dex Rp 16.850
Banten
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.850
Dexlite Rp 16.150
Pertamina Dex Rp 16.850
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…