Janji yang Dianggap “Prank”
Hingga Januari 2025, tambahan kuota yang dijanjikan pemerintah belum terealisasi. Kekecewaan memuncak, dengan banyak pelamar merasa “di-prank” oleh janji tersebut. “Kami hanya ingin kejelasan dan transparansi. Jangan jadikan ini permainan,” ungkap salah satu pelamar.
Petisi dan Evaluasi Menyeluruh
Merespons ketidakpastian ini, sejumlah pelamar berencana mengajukan petisi kepada DPR dan melaporkan kasus ini ke Ombudsman. Mereka menuntut evaluasi total terhadap proses seleksi BPI 2024 dan mendesak pemerintah segera memberikan solusi konkret agar pendidikan mereka tidak terganggu.
Dengan semakin tingginya tekanan publik, pemerintah diharapkan mampu segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem seleksi BPI dan memulihkan kepercayaan pelamar di masa mendatang.
