lpkpkntb.com – Gubernur Papua nonaktif itu menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di provinsi Papua yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10 milyar.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menghabiskan Rp 1 triliun untuk dana operasional setiap tahunnya dari 2019 sampai 2022.
Apabila dikalkulasikan, maka Lukas rata-rata menghabiskan Rp 1 miliar setiap hari.
KPK menemukan dana tersebut banyak digunakan untuk pengeluaran fiktif.
“Dana operasional yang bersangkutan itu Rp 1 triliun lebih,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/6). dikutip laman jpnn.
Angka tersebut jauh lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pria yang akrab disapa Alex itu menyebutkan terdapat aturan tertentu terkait dengan dana operasional kepala daerah.
Untuk Lukas Enembe, rata-rata dana operasional gubernurnya sekitar Rp 1 triliun setiap tahunnya.
“Sebagian besar dibelanjakan untuk biaya makan minum.
Bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiga digunakan untuk belanja makan minum, itu satu hari Rp 1 miliar untuk belanja makan minum,” ungkap Alex.
KPK kemudian mendalami temuan tersebut.
Hasil pendalaman KPK menemukan adanya dugaan kejanggalan.
“Kami sudah check di beberapa lokasi tempat kuitansi diterbitkan. Ternyata itu banyak juga yang fiktif.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…