Lpkpkntb.com- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti kebijakan Kemenkominfo yang menghentikan siaran TV analog atau Analog Swicth Off (ASO) ke siaran TV digital pada Rabu (2/11/2022) tengah malam.
Sekretaris Jenderal DPP GMNI Muh Ageng Dendy Setiawan menilai agenda Analog Swicth Off dilakukan secara serampangan.
“Hal tersebut terlihat, belum meratanya pembagian alat penerima siaran digital atau Set Top Box kepada kelompok masyarakat miskin,” kata Dendy, Jumat (4/11).
Dendy juga mengatakan masih terdapat 6 stasiun televisi yang melakukan siaran analog dengan alasan proses ASO cacat hukum.
Selain itu, pelaksanaan penghentian ASO di Jabodetabek dilaksanakan tanpa ada landasan yuridis teknis. Sebab, hingga saat ini Kekominfo belum menyiapkan PP pengangganti dari PP Nomor 46/2021 yang telah dibatalkan oleh MA.
“Oleh karena itu, GMNI meminta Presiden Jokowi mengevaluasi terkait agenda penghentian siaran TV analog ke TV digital,” kata Dendy Setiawan.
Menurut dia, ASO ini merupakan salah satu amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pelaksanaan siaran digital sudah harus tuntas dilaksanakan paling lambat dua tahun setelah penetapan UU Cipta Kerja.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…