Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengaudit dan mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dugaan ini terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA, SMK, dan SLB pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
Page: 1 2
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…
Luwu Utara - Ratusan rumah di Kecamatan Malangke terendam banjir ketinggian Bervariasi hingga mencapai satu…
Pada tahun 2025, rincian lengkap mengenai gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah…