Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengaudit dan mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dugaan ini terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA, SMK, dan SLB pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
