“Informasi bahwa Kurikulum Nasional akan menggantikan Kurikulum Merdeka adalah informasi yang tidak benar,” tegasnya, Rabu (28/2/2024). Saat ini, menurut Anindito, Kemendikbud Ristek sedang merumuskan kebijakan tentang penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan, penerapan, dan kajian untuk mengevaluasi Kurikulum Merdeka secara bertahap sejak 2020. Dengan demikian, bukan mengganti, istilah yang benar adalah menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional.
“Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang,” tutur Anindito.
Anindito melanjutkan, setelah melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013, Kemendikbud Ristek mulai menyusun prototipe Kurikulum Merdeka pada 2020. Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
Pengembang Ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Taufiq Damardjati, mengatakan, peluncuran itu ditargetkan diadakan pada Maret 2024. “Bulan Maret ini insya Allah (diluncurkan)” kata Taufiq kepada Kompas.com di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).
Taufiq menyampaikan, awalnya peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari 2024. Namun, karena Kemendikbud Ristek masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, peluncuran pun ditunda menjadi Maret.
“Tapi, karena kami berusaha mendapatkan banyak masukkan dari masyarakat mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, jadi agak molor sedikit,” terangnya.
Selain itu, lanjut Taufiq, pihaknya juga memerlukan waktu lebih banyak karena harus meminta persetujuan dari presiden terlebih dahulu. “Kami kan juga dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini membutuhkan persetujuan dari presiden,” terangnya.
Lebih lanjut, Anindito menjelaskan, ” Pada 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid,” terangnya. Melalui proses yang panjang itu, Anindito mencatat saat ini sekitar 80 persen satuan pendidikan formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. **
