Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB adalah Aidy Furqan. @Instagram ntbsatu.
Baru-baru ini, muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi dan gratifikasi terkait proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Desakan ini disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk anggota dewan, yang menilai perlu adanya penanganan lebih lanjut atas kasus tersebut.
Kasus dugaan korupsi atau pungutan liar (pungli) pada proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Namun, penanganan kasus ini dinilai lamban, sehingga muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih penanganannya.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menyatakan bahwa penanganan oleh Polresta Mataram belum menunjukkan progres yang signifikan dan mendesak agar KPK atau Kejagung mengambil alih kasus ini. Dilansir radarlombok.co.id.
Page: 1 2
Forum Masyarakat Lingkar Bandara (FMLB) telah menyatakan penolakan tegas terhadap operasional taksi Blue Bird di…
Lombok, Erles Rareral, S.H., M.H., kuasa hukum dari Ibu DV, menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB…
Luwu Utara – Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Pallawa 2025 Polres Luwu Utara terus mengintensifkan upaya…
Sebelumnya, Ketua Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2024, Abu Nawas dan Saepudin, telah menyuarakan…
Lombok Barat - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) NTB menyatakan sikap tegas dengan mengecam tindakan…
Firdaus Oiwobo, yang sebelumnya merupakan anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), telah diberhentikan dari organisasi tersebut…