lpkpkntb.com – Loteng – Ketum Sasaka Nusantara Pertanyakan Pertanggungjawaban Pemda Lombok Tengah terutama OPD Terkait Tentang Temuan BPK dalam LHP 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok dan Aparat Penegak Hukum Di Lombok Tengah Terkesan Dibungkam, Tidak Ada Tindakan Terkait Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait LHP Pemerintah Lombok Tengah.
Kami mempertanyakan tindak lanjut dan klarifikasi Pemerintah Lombok Tengah tentang LHP Lombok Tengah yang Tidak Sesuai dari Tahun Ketahun.
Ada Indikasi Bapak Bupati Lombok Tengah Melakukan Tindakan Pidana Korupsi Terkait Dana ADD dan DD Lombok Tengah, Karena Sejak Tahun 2021 dan 2022, Milyaran Dana Tidak Jelas Dalam LHP Lombok Tengah, BPK Menemukan Milyaran Rupiah Anggaran Dana APBD Fisik dan Non Fisik yang tidak sesuai atau tidak jelas dan terindikasi dikorupsi.
