Lpkpkntb.com- Bakal calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan, bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut.
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat, kan nggak ada, coba kasih contoh 100% sependapat,” kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya, Sabtu (17/12/2022) dikutip dari detik.com.
Anies menjelaskan dalam berpolitik pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi.
“Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali, itu perjalanan sejarah ratusan tahun, terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus ‘waduh-waduh panik’, nggak, dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi, itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? ke publik,” ucapnya.
Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu.
“Bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik, kan kalau dikritik harus jawab ya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan, penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih, misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free,” jelasnya.
