Lpkpkntb.com – Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden hingga para menteri “boleh kampanye, boleh memihak” selama pemilihan umum. Hal ini disampaikan dan viral dimedia sosial.
Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/1) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.
Baca Juga:
MINGGU KE 5 GRATIS! TELUR, SUSU DAN MAKAN SIANG, TKD PRABOWO-GIBRAN DI CAR FREE DAY KOTA MATARAM
Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.
Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabola mereka “memihak” capres tertentu.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.
Baca Juga:
Namun demikian, imbuhnya, “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”
Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01).
Menurutnya, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”.
“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Lpkpkntb.com – Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan pada 24 Februari 2024 lalu. Selanjutnya, rakyat Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak. Adapun Ketetapan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak…
Lpkpkntb.com – Pemilihan Presiden wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota selesai di selenggarakan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan bahwa…
Lpkpkntb.com. – Berdasar PKPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dimulai sejak Kamis, 15 Februari 2024 dan akan berakhir pada Rabu, 20 Maret 2024. Rancangan tanggal…
Lpkpkntb.com – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan gaji bagi badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Rincian gaji petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan…