lpkpkntb.com – Persoalan tentang tidak transparansinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terus menjadi sorotan banyak Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tidak kalah memperhatikan Ketua SASAKA NUSANTARA NTB Lalu Ibnu Hajar menegaskan bahwa pihaknya sudah memperhatikan perkembangan Dikbud sejak bergulirnya DAK tahun 2022 dimana dalam pengamatannya banyak pekerjaan pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan spek bangunannya dan pekerjaan DAK tahun 2022 ini terkesan lambat sekali pengerjaannya diakibatkan karena kepentingan-kepentingan oknum yang bermain.
Baca juga;
10 Daerah Tingkat Pengangguran Tinggi 2023, Terbanyak Bukan NTB
2023 ini lagi-lagi belum terlaksana, Dikbud ini sudah membuat masalah pada rekrutmen yang sangat tertutup.
Contoh saja pengangkatan tim Konsultansi yang tidak transparan dan kami mensinyalir tim konsultansinya tidak profesional sehingga sampai sekarang belum ada progres apapun dari Dikbud ini.
