lpkpkntb.com – Perhatian publik kepada tidak transparansinya Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin memanas.
Bahkan, masyarakat melalui LSM KODE HAM NTB besok akan melaporkan kejanggalan dan indikasi pemufakatan jahat yang ada pada Dikbud Prov. NTB. Dokumen pelaporan sudah lengkap.
Baca juga:
Ini Biang Kerok Harga Beras di NTB Meroket Drastis, Bikin Presiden Kasta NTB Bersikap!
Ini terkait penetapan tim konsultansi baik dari koordinator Konsultan atau tim leader sampai personel pengawas pekerjaan lapangan, kata Ali Wardana Ketua Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia NTB.
Harusnya apa yang yang ditetapkan dipublis lewat media seperri tahun kemarin, tambahnya.
Lebih lanjut Ali menilai, sudah ada sinyal-sinyal pengkondisian perusahaan atau perorangan yang akan mengerjakan projeck DAK tahun 2023 ini.
Page: 1 2
Lalu Ibnu Hajar Ketum Sasaka Nusantara NTB Apresiasi Langkah Gabungan TNI-POLRI, Dalam Hal Ini POLDA…
Lombok Tengah - Organisasi masyarakat (Ormas) Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat akan melaporkan oknum Kepala…
Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah di Ngawi telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.…
Lombok Tengah, NTB - Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diduga…
Luwu Utara, LP KPK - Sejumlah ibu rumah tangga di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan…
LP KPK Luwu Utara- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu…