lpkpkntb.com – Perhatian publik kepada tidak transparansinya Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin memanas.
Bahkan, masyarakat melalui LSM KODE HAM NTB besok akan melaporkan kejanggalan dan indikasi pemufakatan jahat yang ada pada Dikbud Prov. NTB. Dokumen pelaporan sudah lengkap.
Baca juga:
Ini Biang Kerok Harga Beras di NTB Meroket Drastis, Bikin Presiden Kasta NTB Bersikap!
Ini terkait penetapan tim konsultansi baik dari koordinator Konsultan atau tim leader sampai personel pengawas pekerjaan lapangan, kata Ali Wardana Ketua Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia NTB.
Harusnya apa yang yang ditetapkan dipublis lewat media seperri tahun kemarin, tambahnya.
Lebih lanjut Ali menilai, sudah ada sinyal-sinyal pengkondisian perusahaan atau perorangan yang akan mengerjakan projeck DAK tahun 2023 ini.
