Lpkpkntb.com – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar mendesak Pj Gubernur Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda Aceh untuk mengusut tuntas anggaran konsumsi atlet dan official PON Aceh-Sumut senilai Rp42,5 miliar.
Baca: Link Cara cek Klasemen Sementara PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jakarta Sabet 3 Medali Emas
Penunjukan PT. Aktifitas Atmosfir, perusahaan catering asal Jakarta sebagai penyedia konsumsi, dinilai tidak transparan dan terbuka, serta gagal melayani ribuan atlet dan official. Jumlah porsi nasi dan lauk pauk yang sedikit menjadi keluhan para atlet, belum lagi jadwal pembagian nasi yang sering terlambat menjadi masalah yang setiap hari dialami oleh para peserta.
Baca:ALOKASI ANGGARAN PEMDA ACEH TIDAK PRO RAKYAT! KOMDA LP-KPK ACEH BEREAKSI!
TTI juga memprotes cara penunjukan penyedia catering yang hanya dikuasai oleh satu perusahaan besar yang ditunjuk melalui e-katalog. Jika dilihat dari laman e-katalog LKPP PT. Aktifitas Atmosfir, menawarkan harga per porsi Rp51.000, sangat tidak sebanding dari fakta menu makan yang disediakan kepada para peserta PON di lapangan.
“Berdasarkan data yang kami himpun dari e-katalog LKPP PT. Aktifitas Atmosfir, terdapat RAB untuk nasi kotak 1 porsi Rp51.000 dan snack Rp19.000. Jika dilihat dari fakta di lapangan isi nasi kotak dan lauk pauknya tidak sesuai dengan RAB yang diajukan, jika dihitung paling isinya berkisar Rp20 ribu saja begitu juga dengan kotak snack paling isinya Rp7 ribu,” ungkap Nasruddin Bahar.
Menurut dia, langkah-langkah konkret yang mesti dilakukan sekarang adalah membagi penyedia catering kepada unit usaha catering yang ada di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar supaya terjadi pemerataan ekonomi masyarakat.
Untuk itu, TTI mendesak Pj Gubernur Aceh meninjau kembali agar anggaran konsumsi sebesar Rp42,5 miliar dibagi menjadi 10 penyedia sehingga usaha catering di Aceh kebagian Rp4 miliar per usaha catering, sehingga memudahkan panitia konsumsi dalam mengontrol mutu makanan yang disediakan.
“Panitia sudah memiliki niat jahat dengan menggabungkan paket catering menjadi satu paket sehingga usaha kecil atau pengusaha lokal tidak mendapat kesempatan. Idealnya paket konsumsi Rp42,5 miliar bisa dipecahkan menjadi 10 atau 20 paket sehingga usaha kecil semakin banyak kesempatan,” kata Nasruddin.
