Lpkpkntb.com – Untuk diketahui istilah dari Politik etis adalah sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia. Politik etis juga disebut sebagai politik balas budi, karena dianggap sebagai bentuk pengakuan dan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem tanam paksa yang berlaku sebelumnya. Politik etis memiliki tiga program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun, politik etis juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi perkembangan nasionalisme Indonesia.
Bac Juga:
Duta Besar (Dubes) Inggris Dominic Jermey Mengirim Surat ke Diaman Prabowo Subianto, Begini Isi nya
Politik etis muncul sebagai respons dari kritik dan kecaman yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda atas pelaksanaan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel. Sistem ini diberlakukan sejak tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang mengharuskan rakyat Indonesia menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, tembakau, dan lain-lain untuk kepentingan Belanda. Sistem ini sangat merugikan rakyat Indonesia, karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil tanam mereka kepada Belanda, sementara mereka sendiri mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penindasan.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…