Categories: ArtikelPENDIDIKAN

DAK SMA SMK Harus kita Kawal Bersama ‘Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Mutu Pendidikan di NTB’

Mataramwww.lpkpkntb.com. Program Bantuan Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK, dan SLB, terus menjadi issu publik terutama dugaan ada permainan di lingkup Dikbud NTB itu sendiri.

Setelah wartawan media lpkpkntb menanyakan keterlibatan dugaan transfer fee, dan keterlibatan orang dalam Dikbud dalam pengerjaan proyek DAK. Kabid SMK yang di temui kemarin beliau mengatakan “Mengenai dugaan Fee DAK dan beredarnya bukti transfer itu belum jelas siapa orang nya, jika ada bukti laporkan..!, namun issu ini bisa saja spekulasi dari oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak terkait, untuk mencari keuntungan. Pasalnya saat ini proyek DAK tersebut masih dalam tahapan perencanaan, tolonglah saat ini jangan di ganggu karena saat ini tim penilai sedang fokus pada ferivikasi data yang masuk, mengenai syarat dan mekanisme menjadi suplier, kan sudah kami sampaikan di publik bahkan kemarin ketika rapat di DPRD provinsi sudah di jelaskan oleh PPK, waktu rapat tersebut langsung kita persentasikan di hadapan DPRD Komisi V, bila ada yang kurang jelas, silahkan tanya  kami, dan Dikbud transfaran kok, karena tidak ada yang di tutup-tutupi ” jelasnya.

Ia menjelaskan untuk mekanisme siapa-siapa yang nantinya masuk kategori suplier itu sudah jelas ada standarisasi, sesuai aturan yang berlaku, dan lebih jelas nya bisa tanya langsung ke bagian pejabat pembuat komitmen (PPK), lebih-lebih calon suplier harus minta rekomendasi langsung dari kepala sekolah yang menerima dana DAK “bantahnya di media.

Oleh karena itu, “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memperkuat pengendalian internal sehingga pola pengerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 senilai Rp153 miliar, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis operasional dana DAK. Mengenai dugaan Fee DAK dan beredarnya bukti transfer ini belum jelas dan issu ini bisa saja spekulasi dari oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak terkait, untuk mencari keuntungan. Pasalnya saat ini proyek DAK tersebut masih dalam tahapan perencanaan, sekali lagi tahap perencanaan ”. Ucapnya di media.

Page: 1 2

LP-KPK NTB KOMCAB KOTA MATARAM

Recent Posts

Kades di Lombok Tengah Diduga Potong 10% Dana Desa, Sasaka Nusantara Siap Bertindak, Proyek Desa Cepat Rusak

Lombok Tengah - Organisasi masyarakat (Ormas) Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat akan melaporkan oknum Kepala…

1 hari ago

Biadab! Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi, Kepala Korban Ditemukan di Trenggalek

Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah di Ngawi telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.…

4 hari ago

Kades di Lombok Tengah Terseret Isu Pemotongan Dana Desa Sejak 2019

Lombok Tengah, NTB - Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diduga…

5 hari ago

Ibu Rumah Tangga Keluhkan Tingginya Harga Eceran Gas Elpiji Tiga Kilo Gram Di Tingkat Pengecer

Luwu Utara, LP KPK - Sejumlah ibu rumah tangga di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan…

6 hari ago

Dana Pemeliharaan Gedung RSUD Andi Djemma Masamba Dan Biaya Fasilitas Sangat Terbatas

LP KPK Luwu Utara- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu…

7 hari ago

Ketum Ormas Sasaka Nusantara NTB Dukung Polres Lombok Tengah

Lpkpkntb.com - Praya, 24 Januari 2025. Lalu Ibnu Hajar Ketum Sasaka Nusantara NTB Menyatakan Sikap…

1 minggu ago