Tadi juga kita ada diskusi publik mengenai “Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai upaya percepatan pembangunan mutu pendidikan di NTB, yang di hadiri berbagai perwakilan, dan narasumbernya Pak Kadis Dikbud Dr. Aldy Furqon, ada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, ada HJ. Baiq Isvi Rupaedah dari DPRD Provinsi, dan perwakilan dari organisasi dan Mahasiswa ” ucapnya.
Dari hasil diskusi publik, Sekwan DPRD NTB H.Mahdi, SH.,MH, mengatakan ” melalui Komisi V kami mendorong agar realisasi DAK Pendidikan ini agar segera trealisasi karena sangat penting untuk membangun pendidikan di NTB yang lebih baik, dan kami dari Komisi V akan mengawasi dan mengontrol sesuai dengan tupoksi kami di DPRD Provinsi ” jelasnya.
I Ketut Suartana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan “Proyek DAK ini kami sudah minta pendampingan hukum dari Kejaksaan, maupun dari Inspektorat NTB, dari Kepala dinas, Kabid SMA, SMK dan PPK sudah kami di panggil semua untuk mengklarifikasi issu tersebut, dan PPK sudah membentuk tim penilai suplier siapa yang layak di pakai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, dan kami ini independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan nanti lihat dan perhatikan siapa aja calon supplier yang lolos “katanya.
Pada kesempatan terpisah pengurus salah satu Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) mengatakan “kami sebagai lembaga nasional terutama di bidang pengawasan setiap kebijakan pemerintah tetap menjalankan kewajibannya untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah, apakah kebijakan itu akan menguntungkan pembangunan masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir orang atau pejabat”tegasnya.
Ia pun menyampaikan kepada media, jika ada keterlibatan oknum di Dikbud NTB, maka kita angkat ramai ramai sehingga semua masyarakat NTB mengetahui, akan tetapi jika tidak ditemukan kejanggalan seperti yang di beritakan, maka kita mengapresiasi kinerja dari pejabat yang ada di Dikbud NTB, seperti keterangan dari salah satu kepala sekolah penerima bantuan DAK, karena kami dari LP-KPK turun ke lapangan mencari informasi yang valid dan salah satu sekolah penerima DAK menyampaikan ke kami kalau mereka sangat membutuhkan bantuan dari DAK dan mereka merasa bersyukur karena sekolah kekurangan kelas” . Tutupnya anggota Komda LP-KPK. Kamis/18/08/22. [Abi].
