lpkpkntb.com – Pemerintah Presiden Xi Jinping bahkan memberi “hukuman” ke Negeri Sakura.
” Otoritas bea cukai China akan melarang impor bahan makanan dari sepuluh prefektur Jepang termasuk Fukushima karena masalah keamanan dan melakukan tes radiasi yang ketat pada makanan dari seluruh Jepang,” kata bea cukai China, seperti dikutip AFP, Jumat (7/7/2023).
“Bea Cukai China akan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi,” kata pihak berwenang dalam pernyataan WeChat, tanpa merinci daftar prefektur Jepang yang terkena larangan tersebut
Hal ini terjadi pasca rencana Tokyo untuk untuk melepaskan air limbah radioaktif yang diolah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke laut.
Otoritas bea cukai China mengatakan akan melarang impor makanan dari 10 prefektur Jepang atas rencana pembuangan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Jepang telah mendapatkan restu dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pembuangan akumulasi air yang direncanakan Jepang selama puluhan tahun dari fasilitas nuklir Fukushima yang hancur.
Ini disetujui karena dianggap memenuhi standar global.
Pelepasan air rencananya akan dimulai musim panas ini tetapi proyek tersebut ditentang oleh beberapa tetangga regional, di mana China secara vokal mengutuk rencana tersebut.
Komunitas nelayan juga dilaporkan takut pelanggan akan menghindari hasil tangkapan mereka.
Kementerian luar negeri China pada Kamis mengatakan bahwa laporan IAEA tidak dapat digunakan sebagai restu untuk rencana pelepasan air nuklir.
Negeri itu memperingatkan risiko terhadap kesehatan manusia.
Sekitar 1,33 juta meter kubik air tanah, air hujan, dan air yang digunakan untuk pendinginan telah terakumulasi di situs Fukushima.
PLTN itu sendiri kini berstatus dinonaktifkan setelah beberapa reaktor meleleh akibat tsunami tahun 2011.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…