Buntut Data Nasional Bocor, PP KAMMI Meminta KPK Usut Dana 700 M di Kementrian Kominfo

Lpkpkntb.com – Jakarta- Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tengah menjadi sorotan publik. PDN Sementara 2 diretas sejak 20 Juni 2024 oleh data Ransomware LockBit 3.0.

Ransomware ini telah menyebabkan gangguan signifikan pada lebih dari 24 kementerian, 32 lembaga serta 210 layanan publik pusat dan daerah.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggaran pemeliharaan PDN sebesar Rp 700 miliar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya anggaran sebesar itu seharusnya dapat menjaga objek vital PDN dari serangan siber.

“KPK harus segera periksa penggunaan anggaran sebesar 700 miliar rupiah yang digunakan untuk pemeliharaan sistem PDN oleh Kominfo. Masyarakat berhak mengetahui transparansi dana publik sebesar itu,” ujar Ahmad Jundi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Kamis (27/6/2024) membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharan PDN. Anggaran tersebut digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.