Lpkpkntb.com – LUWU UTARA — Forum Komunikasi LSM-PERS Kabupaten Luwu Utara menanggapi tindakan pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Masamba yang sempat melarang sejumlah Awak Media membawa Hanphone (HP) kedalam area rutan saat akan melakukan peliputan sosialisasi Simulasi dan Penghitungan surat suara.
Wakil Ketua Forum Komunikasi LSM-PERS Luwu Utara Samsir Soni menilai tindakan pihak Rutan itu dapat dikategorikan menghalang halangi Tugas Jurnalis.
Hore! Sejumlah 18,8 juta Penduduk RI Dapat Rp 200 Ribu Dari Jokowi
Pasalnya tidak semestinya jurnalis dilarang membawa Handphone saat akan melakukan peliputan, apalagi peliputan ini adalah kegiatan yang resmi mengundang awak media.
“Handphone merupakan alat yang digunakan mengambil dokumentasi kegiatan yang nantinya akan dimuat di media masing-masing,” ucapnya, Minggu (28/1/2024).
Samsir mengatakan, kerja kerja Jurnalis ini dilindungi undang Undang, dan memiliki tugas yang pastinya dijalankan sesuai dengan Kode etik Jurnalistik. Sehingga ia menyayangkan sikap pihak Rutan yang melarang awak Media membawa Hanphone saat meliput.
“Teman teman hadir memenuhi undangan KPU, meliput kegiatan, lalu kemudian melapor ke pihak sekuriti. Dan memperkenalkan diri. Itu artinya teman teman wartawan ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengak kode etik wartawan. Jadi tidak semestinya dilarang membawa Hanphone. Karena hanphone ini adalah salah satu alat kerja wartawan. Apalagi kemungkinanan Kepala Rutan dan teman wartawan ini saling kenal”. Jelasnya.
Dikatakan Samsir kebebasan Pers dalam melaksanakan tugas sangat jelas diatur dalam undang undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1). Dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1).
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…