lpkpkntb.com – Janji gubernur yang pada awal maret atau sebelum perhelatan WSBK akan menyelesaikan soal sengkarut lahan adalah hutang yang harus di bayarkan.
Janji itu hutang jadi gubernur harus bayar hutangnya pada warga pemilik karena 2 hari lagi WSBK di mulai.
Jika tidak pihak kami tidak bertanggungjawab jika ada aksi aksi protes atau tuntutan dari warga pemilik entah itu dari pejuang lahan atau pihak lainnya yg berjuang bersama warga.
Kami juga mendorong Pemprov mengabaikan event WSBK karena ITDC yang sempat menbohongi gubernur saat menyerahkan data yang tidak sesuai denga permintaan pemprov.
Mereka saja “kadalin” pak gub jadi baiknya pak gub cuekin WSBK ini ga usah terlibat pemprov saya dengar beliau malah keluar NTB baiknya begitu karena mereka sudah bohongi gubernur.
Untuk tim penyelesaian mediator juga kita tagih janjinya pada rapat terakhir minggu lalu akan menyurati ITDC sekaligus mewarning soal data yang tidak sesuai.
Kita mendengar tim marah marah dan kecewa lalu akan bersurat kembali sebagai peringatan sekaligus itu mana progresnya jangan jangan pak asisten 3 malah yang hoax sama warga pemilik.
Kalau serius mana suratnya sampaikan ke kami biar kami yakin.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…