lpkpkntb – Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI, salah satu wadah cabang olahraga yang bertanggung jawab mengelola sepak bola terutama PSSI di Nusa Tenggara Barat. Kamis/29/09/22.
Dengan ada nya Issu di berbagai media tentang rangkap jabatan yang saat ini Ketua Asprov PSSI NTB masih di pegang H Mori Hanafi/Ketua KONI NTB terpilih dalam musyawarah olahraga Provinsi (Musorprov) di Hotel Lombok Astoria Mataram yang lalu.
Cuitan Mori Hanafi di media lain mengatakan, “ PSSI lagi jalan. KONI lagi jalan. Tiba-tiba ada yang mau coba ganggu saya. Siapa yang mau mencoba ganggu, kalau dia masih bantah saya akan konferensi pers langsung membongkar” ancamnya.
Mori pun membantah dirinya melanggar aturan. Posisinya yang memegang PSSI NTB ini sudah mendapatkan izin resmi dari Pengurus Pusat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Saya rangkap jabatan karena sudah ada izin resmi dari KONI,” tegas Mori.
Oleh KONI, Mori diberi waktu memimpin PSSI dengan pertimbangan beberapa kegiatan PSSI baik yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan. “Diperbolehkannya karena menyangkut kegiatan PSSI,” jelasnya.
Untuk itu, Mori mengingatkan para pihak supaya tidak menganggu kepengurusan Asprov PSSI NTB saat ini. “Sampaikan. Ketum (Mori) menasehati agar pihak-pihak yang ingin mengganggu jalankan kepengurusan PSSI berpikir dua kali,” katanya.
Sementara dari Akademisi Olahraga, Hasbi, M.Or, menanggapi cuitan tersebut, ” Memang, dalam statuta FIFA maupun Statuta PSSI tidak disebutkan secara implisit terkait rangkap jabatan. Tapi, perlu di ingat bahwa etika moralnya harus di junjung tinggi sesuai dengan dialektika dalam olahraga yaitu, ” Jaga Sportivitas” jelasnya.
Pria lulusan Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) itu menambahkan dalam statuta PSSI l digariskan secara umum dalam pasal 7 tentang netralitas dan nondiskriminasi. Rangkap jabatan sejauh ini dinilai banyak memunculkan opini negatif.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…