PENDIDIKAN. lpkpkntb.com. Pemerintah kini mengkaji ulang rencana pembayaran gaji pensiun PNS atau pegawai negeri atau pegawai pemerintah.
Sekarang sudah ada mekanisme untuk membayar gaji pensiun PNS atau pegawai negeri berdasarkan penggunaan.
Dana gaji pensiun PNS yang diberikan kepada pegawai negeri berdasarkan kebijakan ini akan menjadi beban negara.
Pemerintah dapat membayar hingga Rp 2.800 triliun untuk gaji pensiunan PNS, polisi, militer, dan gaji pegawai negeri, menurut data Kementerian Keuangan.
Anggaran pensiun cukup besar karena pemerintah pusat juga membayar pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Undang-undang Pensiun Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai mengatur besaran gaji pensiun pegawai negeri. Lantas, berapa gaji pensiun PNS? Berikut ini semua spesifikasinya.
Sesuai aturan, pembayaran pegawai negeri sebesar 4,75 persen dari gaji yang diterima selama ini digunakan untuk memotong gaji pegawai negeri sipil yang pensiun.
PT Taspen kemudian memungut iuran tersebut.
Penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut pada akhirnya akan dilengkapi dengan pemotongan gaji (APBN).
Program ini juga disebut sebagai kontribusi yang dibiayai penuh atau pasti.
Dengan rencana ini, pejabat federal akan menerima pembayaran pensiun yang jauh lebih besar.
Hal ini disebabkan karena biaya dihitung sebagai persentase dari take home pay (THP), yang merupakan jumlah yang lebih tinggi.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, gaji pensiunan pejabat sipil di bawah rencana yang didanai penuh bisa mencapai Rp 1 miliar.
Namun, pandemi COVID-19 membuat rencana tersebut tidak bisa terlaksana.Dikutip dari Klikpendidikan.com. Jumat, 16/12/22.
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…