Lpkpkntb.com- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah tidak maksimal memperjuangkan nasib honorer.
Guru Honorer masih tetap digaji murah dan dikungkung dengan seleksi PPPK yang hanya jadi program PHP (pemberi harapan palsu) pemerinah. Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mencontohkan seleksi PPPK 2021 yang kacau balau.
Semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan ketiga. “Jadi, pelaksanaannya molor satu tahun,” kata Satriwan, Jumat (25/11) dilansir dari Jpnn.com.
Belum lagi, ujarnya, nasib 193.954 guru lulus PG atau passing grade hasil seleksi tahun lalu yang tidak mendapatkan formasi. Mereka digiring dalam seleksi PPPK 2022, itu pun masih menyisakan 55 ribu yang tidak mendapatkan formasi. Ironisnya, sebagian dari mereka (guru swasta), bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…