Lpkpkntb.com- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah tidak maksimal memperjuangkan nasib honorer.
Guru Honorer masih tetap digaji murah dan dikungkung dengan seleksi PPPK yang hanya jadi program PHP (pemberi harapan palsu) pemerinah. Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mencontohkan seleksi PPPK 2021 yang kacau balau.
Semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan ketiga. “Jadi, pelaksanaannya molor satu tahun,” kata Satriwan, Jumat (25/11) dilansir dari Jpnn.com.
Belum lagi, ujarnya, nasib 193.954 guru lulus PG atau passing grade hasil seleksi tahun lalu yang tidak mendapatkan formasi. Mereka digiring dalam seleksi PPPK 2022, itu pun masih menyisakan 55 ribu yang tidak mendapatkan formasi. Ironisnya, sebagian dari mereka (guru swasta), bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.
Page: 1 2
Lombok Tengah - Organisasi masyarakat (Ormas) Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat akan melaporkan oknum Kepala…
Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah di Ngawi telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.…
Lombok Tengah, NTB - Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diduga…
Luwu Utara, LP KPK - Sejumlah ibu rumah tangga di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan…
LP KPK Luwu Utara- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu…
Lpkpkntb.com - Praya, 24 Januari 2025. Lalu Ibnu Hajar Ketum Sasaka Nusantara NTB Menyatakan Sikap…