“Para guru honorer itu, bukannya untung ikut seleksi PPPK, malah buntung. Sadar enggak sih pemerintah soal itu,” ujarnya.
Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi PPPK 2022 tahapan justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebanyak 193 ribu guru yang masuk kategori prioritas satu (P1) anehnya banyak yang turun level ke P2, P3, dan P4. “Semestinya 193 ribu guru itu dahuu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan pemda,” ucapnya. Jadi, tegas Satriwan, pemerintah mengurai satu per satu dahulu. Jangan yang 193 ribu P1 belum beres, tetapi malah membuka prioritas 2, 3, dan 4. P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi PPPK guru dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang. “Guru masih jauh dari sejahtera,” cetusnya. Satriwan menegaskan Jokowi harus turun langsung membereskan persoalan guru, karena pernah punya legacy baik di masa lalu. Tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
“Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” lanjut guru Pendidikan Pancasila ini.
(Ron/Abi).
