lpkpkntb– MATARAM.Informasi yang di share karo hukum di WAG PIT STOP MATA soal sanding data sengketa lahan ITDC terkesan tidak serius.
Kata M Samsul Qomar, “Semestinya pihak Pemprov dalam hal ini Gubernur lebih menghargai rakyatnya dengan menjadikan soal lahan KEK ini prioritas untuk di clearkan,” tegasnya.
Ia menyampaikan, ” Cara mengundang dan menyampaikan dengan via Chat WA tidak bisa di pertanggungjawabkan bisa saja kalau nanti acaranya tidak jadi alasanya WA di hack dan lain sebagainya, ” MSQ dengan nada kesalnya.
” Dimana mana urusan rapat harus melalui surat menyurat yang forman dan dapat di pertanggungjawabkan oleh semua pihak. Saya malah melihat Pemprov ini tidak berdaya menghadapi pengembang.
Janji gubernur yang katanya sudah di izinkan oleh kementrian BUMN melakukan sanding data tidak boleh tidak di dokumentasikan dan di risalah karena ini soal hidup mati masyarakat pemilik lahan mandalika”.
