Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru memilih cuci tangan, dengan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini justru enggan memberikan komentar terkait keterlambatan proyek. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Forum Rakyat NTB Menuntut:
1️⃣ Dilakukan audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
2️⃣ Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
3️⃣ Jika ditemukan indikasi korupsi, segera proses hukum pihak-pihak terkait!
Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, Forum Rakyat NTB siap melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Poltekkes Mataram.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor dan tidak ada kejelasan, maka jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Forum Rakyat NTB.
(Red)
