Categories: ArtikelKPU

Astaga! Kotak Suara Berbahan Alumunium Tidak digunakan di pemilu 2024 Ini Alasan nya

lpkpkntb.com – Jakarta. Inilah Kota suara kardus dipilih lagi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Alasannya soal anggaran. Kalau menggunakan kotak suara aluminium lebih mahal karena butuh anggaran untuk pemeliharaan.

Advertisements
Ilustrasi kotak suara. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman).

Seperti yang di kutip lpkpkntb.com dari poskota.co.id, Sebab, kotak suara berbahan alumunium berstatus Barang Milik Negara (BMN) yang memerlukan anggaran tahunan untuk penempatannya.

“Mengapa pertimbangan KPU menggunakan kotak berbahan ini? (kardus). Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kotak suara aluminium itu statusnya aset milik negara, BMN. Mengelolanya menjadi berat bagi KPU, karena tidak selalu tersedia anggaran tiap tahun yang memadai untuk menempatkan kotak-kota suara ini,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangannya, Kamis, (29/12/2022).

Hasyim khawatir kotak suara BMN ini akan berakhir di barang loakan lantaran barang alumunium masih punya nilai jual. Sementara di satu sisi, KPU tidak punya wewenang terhadap kotak-kotak suara dengan status BMN tersebut jika pemilu sudah usai.

“Yang paling sedih itu kalau kita ketemu di pasar loak, ketemu kotak suara dengan stiker aset dan kita tidak bisa apa-apa. Mau diambil juga bukan punya kita. Maka kotak aluminum ini sangat menggoda. Nilainya tinggi sehingga mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar,” jelas Hasyim.

Oleh karena, Hasyim menegaskan, kotak suara berbahan alumunium tidak lagi digunakan untuk pemilu mendatang dan menggantinya dengan kotak suara berbahan dasar douplex.

Page: 1 2

LP-KPK NTB KOMCAB KOTA MATARAM

Recent Posts

KPK, Ayo Turun! Gedung Sekolah di NTB Jadi Ladang Korupsi

Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…

5 jam ago

Gedung Sekolah Jadi Proyek Terkorup? Miliaran Hilang dalam Dugaan Skandal DAK NTB

Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…

7 jam ago

OTT Dikbud NTB: Pejabat dan Uang Rp 50 Juta Diamankan Polisi!

Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…

12 jam ago

Dugaan Proyek Asal Jadi, Jembatan Penghubung Lombok Tengah Hancur Sebelum Selesai

Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…

13 jam ago

Gunung Emas Melimpah di Arab Saudi, Akankah Dunia Berada di Ambang Bencana?

Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…

23 jam ago

Jual Beli Proyek atau Pembangunan? Drama Dana DAK NTB Memanas!

Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…

1 hari ago