lpkpkntb.com. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyinggung terkait kabar Anies Baswedan yang diduga dilarang menghadiri acara Muktamar ke-41 Al-Irsyad di Purwokerto pada Jumat (25/11/2022).
Di acara tersebut, Anies Batal hadir dan malah digantikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo . Hal itu membuat publik berspekulasi adanya intervensi pemerintah dalam acara itu.
Refly menilai bahwa ada pelarangan Anies hadir di Muktamar Al-Irsyad itu menunjukkan bahwa ada pihak yang takut akan calon presiden dari Nasdem itu makin populer.
” Sepertinya penguasa khawatir, takut Anies bertambah populer, bertambah besar,” tuturnya dilansir dari suara.com pada Selasa (29/11/2022).
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah dalam hal tersebut tampak lebih pro kepada salah satu kader PDI Perjuangan itu.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…