Anies Baswedan Jadi Presiden, Program Jokowi yang Buruk Bakal Disetop, Bagaimana dengan IKN?

Anies juga mengkritik program subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah.

Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini menyebut para pemilik mobil listrik adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

“Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi,” kata Anies.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

“Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak,” ucapnya.

“Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit,” imbuhnya.

Selain itu dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil.

“Kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan,” kata dia.

 

3. Kritik soal kemakmuran yang tidak merata

Dalam pidatonya, Anies juga memberi kritik soal kemakmuran di Pemerintahan Jokowi yang menurutnya tidak merata.

Awalnya, Anies mengajak para relawannya untuk mengingat ke belakang sejarah berdirinya Indonesia.

“Dalam kesempatan ini, menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk,” ungkap Anies, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (7/5/2023).

Kemudian Anies pun menceritakan awal mula terbentuknya bangsa Indonesia.

“Indonesia adalah masyarakat di nusantara, yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan.”

“Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928, itu lah satu yang pertama menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Anies menyebut setelah itu Indonesia menjadi satu negara, sehingga dapat menjadi negara Republik Indonesia.

Pada saat Republik ini berdiri, kata Anies, para pendiri bukan hanya menyusun cita-cita bangsa.

Namun, semua rakyat berjuang untuk mendapatkan janji kemerdekaan pada tahun 1945. (**).