lpkpkntb.com – Beredar di media Anies Baswedan bakal menghentikan program-program Jokowi apabila terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024.
Hal ini sebagaimana yang di lansir dari laman Tribunnews.com, hal ini disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi, elite partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka.
Namun Gus Choi menegaskan, program-program Jokowi yang dihentikan ialah yang buruk pelaksanaannya.
Hal di atas tersebut diungkapkan Gus Choi dalam menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Gus Choi menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik namun yang buruk akan dihentikan.
“Yang baik dipertahankan kalau perlu dilanjutkan, yang buruk dihentikan atau dibuang atau dilakukan perubahan supaya jadi baik dan terus menjadi lebih baik,” kata Gus Choi kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).
Lebih lanjut, Gus Choi menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju.
Soal apa saja program Jokowi yang buruk, Gus Choi tidak secara gamblang menjelaskannya.
Namun, Anies Baswedan dalam pidato politiknya sempat mengungkap sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Apa saja poin-poinnya?
Bagaimana nasib Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara?
Secara tegas, Gus Choi mengatakan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan undang-undang (UU).
“Anies sudah menyatakan continuity and change. Yang sudah ditetapkan UU yang baik dilanjutkan, yang lain-lain bisa dievaluasi. Itu semua wajar,” ujar Gus Choi.
Dalam pidatonya, Anies meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024.
Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi bersikap netral.
“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record.”
“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan, Minggu (7/5/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.
Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.
“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia.”
“Kepada kekuatan pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan,” ujarnya.
2. Kritik program mobil listrik
