Lpkpkntb.com – Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Ketua Eksekutif Ibnu Khatab, Nilai masih lemahnya kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2024. besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 dalam Bidang Belanja Modal untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Aceh, realisasi anggaran tersebut tidak kewajaran diterima oleh masyarakat.
Baca: Jokowi Terbitkan PP Larang Jual Beli Rokok Eceran
Beredar Susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029
Sementara Ketua Komda LP-KPK Aceh Ibnu Khatab mengatakan terkait kebijakan program prioritas Pemerintah Aceh, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui APBA tidak tersentuh pada Program Pro Rakyat. Pada media ini tanggal 31/07/2024.
“Kemudian Ibnu menceritakan tentang usulan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Aceh C.q Dinas Terkait terabaikan begitu saja, sedangkan realisasi anggaran sudah memasuki pada triwulan ke 3 Tiga.
Sepengetahuan kami satupun Program Tersebut belum terverifikasi pada penerima manfaat, sehingga masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah dan harapan mereka seperti digantung”. Ujarnya
Baca: KOMNAS LP-KPK Minta Beny Rhamdani Harus Buktikan Inisial T Pengendali Judol
Page: 1 2
BMKG menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) siaga bencana hidrometeorologi. BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyebut…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…