lpkpkntb.com – Sebanyak 3 kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan turun tahta pada bulan September 2023 ini yaitu, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima.
Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 September 2023.
Salah satu syarat untuk Pj Gubernur adalah pejabat eselon satu. Di NTB hanya tiga figur yang menempati posisi tersebut, yakni Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Bambang Hari Kusumo, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi MSi dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Menurut Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) Ahmad Fauzan, S.Th.,MA. (Kandidat Doktor) mengatakan, ” Sejatinya, peralihan jabatan dari pajabat kepada penjabat merupakan hal yang lumrah terjadi dan biasa terjadi dalam pemerintahan daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.
Ketika masa jabatan pejabat kepala daerah habis dan prosesi Pilkada belum bisa dilakukan maka untuk sementara waktu jabatan kepala daerah dijabat oleh penjabat sementara yang akan melaksanakan seluruh aktivitas administrasi pemerintahan sampai Pilkada dilaksanakan, ” imbuhnya.
Hal inilah yang akan segera terjadi pergantian kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). ” Sebagai Masyarakat NTB berharap siapapun menjadi PJ, sejatinya mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terutama melakukan terobosan maupun edukasi kepada masyarakat,” sambung Ahmad Fauzan, S.Th.,MA. WAKIL REKTOR I
Oleh karena itu, ” Figur Pj. Gubernur nanti diharapkan mampu mengelola dinamika yang terjadi di NTB baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi maupun perdagangan, terutama hubungan Internasional mengingat NTB menjadi salah satu daerah di indonesia yang sering sekali mengadakan event-event kelas dunia,” tutup dia.
Media lpkpkntb mengutip data. Berdasarkan sensus penduduk 2020 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk NTB yaitu 5.320.092 jiwa. dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Masyarakat NTB sangat heterogen, religius dan berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, kelompok, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Heterogenitas tersebut menjadikan pola sikap dan pola pikir masyarakat di Provinsi NTB sangatlah beragam.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…