Lpkpkntb.com- Ada lima kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kemungkinan untuk bergeser komposisi dalam jumlah kursi DPRD pada Pemilu 2024.
“Kalau penambahan daerah pemilihan (dapil), tidak ada. Yang ada hanya pergeseran kursi setelah dihitung berdasarkan data kependudukan, ada lima kabupaten yang terjadi pergeseran kursi antar-dapil. Cuman apa aja belum bisa didetailkan,” kata Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada kegiatan sosialisasi rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten dan kota di NTB untuk Pemilu 2024 di Kota Mataram, Sabtu (26/11) dilansir dari Antaranews.com. Suhardi mencontohkan pergeseran jumlah kursi itu, yakni sebelumnya di satu dapil memiliki 10 kursi untuk DPRD, ada penambahan jumlah penduduk dapil lain ikut bertambah.
“Jadi, penambahan kursi tersebut sebagai konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk antarkecamatan,” ujarnya. Secara mekanisme aturan, kata dia, KPU Provinsi NTB melalui KPU kabupaten dan kota hanya memiliki kewenangan mengatur dapil dan kursi di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan untuk level provinsi dan nasional diatur oleh KPU Pusat. “Yang kita atur ini ruang pertarungan sehingga seluruh kompetitor bertanding untuk memperebutkan kursi,” tegas Suhardi di hadapan perwakilan partai politik yang hadir dalam kegiatan sosialisasi rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten dan kota di NTB untuk Pemilu 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang maka jumlah alokasi kursi mengalami penambahan. “Ada memang dapil provinsi lain mencoba mengusulkan untuk penambahan dapil dan kursi. Akan tetapi, setelah dicek data kependudukannya tidak ada yang berubah sehingga menjadi tetap. Acuannya data kependudukan yang diberikan pemerintah melalui dinas kependudukan setempat,” terang Suhardi dilansir dari jpnn.com.
Page: 1 2
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia…
Polresta Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat penting di Dinas Pendidikan…
Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum DPP Ormas Sasaka Nusantara NTB Investigasi Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung…
Berita mengenai "Gunung Emas" di Arab Saudi telah menarik perhatian banyak orang, terutama yang mengaitkannya…
Terkait dugaan jual beli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang muncul tuntutan dari sejumlah pihak…