JAKARTA – Wacana penghapusan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kembali menjadi perbincangan hangat.
Baca:DAFTAR CPNS 2026 SEKARANG? Sebanyak 160.000 (ASN) Memasuki Masa Purnatugas
THR 2026 Guru dan Dosen Swasta Wajib Cair! Ini Dasar Hukumnya, Tak Bisa Dicicil
Isu yang menyebutkan bahwa skema tersebut akan dihapus mulai 2026 memicu kegelisahan di kalangan tenaga honorer dan pegawai non-ASN di berbagai daerah. Menanggapi kabar yang beredar luas itu, pemerintah menegaskan belum ada keputusan resmi terkait penghapusan PPPK paruh waktu.
Contoh Soal CPNS TWK, TIU, dan TKP yang Paling Sering Keluar, Gratis PDF!
BREAKING NEWS! THR ASN Cair, Stimulus Rp809 Triliun Mengalir—Benarkah Mampu Dongkrak Pertumbuhan 6%?
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, memastikan bahwa informasi yang menyebut status PPPK paruh waktu akan dihapus pada 2026 tidak benar. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk menghilangkan skema tersebut.
CPNS 2026 Lulusan SMA Bisa Daftar di Instansi Mana Saja? Ini Daftar Formasi yang Biasanya Dibuka
Menurutnya, para PPPK paruh waktu justru baru saja diangkat sehingga tidak logis jika kebijakan tersebut langsung dicabut. Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan skema yang ada sembari melakukan evaluasi kebutuhan pegawai di masing-masing instansi.
Isu ini mencuat setelah sejumlah pemberitaan daring mengaitkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dengan penghapusan kategori paruh waktu. Informasi tersebut kemudian berkembang menjadi asumsi bahwa seluruh PPPK paruh waktu akan diwajibkan mengikuti seleksi ulang untuk menjadi PPPK penuh waktu.
Batas Usia CPNS 2026 Lulusan SMA Berapa Tahun? Ini Aturan Umum yang Perlu Diketahui
Kementerian menilai kabar tersebut tidak berdasar karena belum pernah dibahas sebagai kebijakan resmi. Masyarakat pun diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi melalui saluran resmi pemerintah.
Secara konsep, PPPK paruh waktu merupakan skema pengangkatan aparatur sipil negara berbasis kontrak kerja dengan durasi dan beban kerja yang tidak penuh seperti PPPK reguler. Skema ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik yang mendesak, namun masih terkendala keterbatasan anggaran dan kuota formasi.
RESMI DI BUKA! Peluang PPPK Jadi Kepala Sekolah, Aturan Baru Berlaku Nasional
Dengan model paruh waktu, instansi pemerintah tetap dapat merekrut tenaga yang dibutuhkan tanpa harus menunggu pembukaan formasi penuh waktu secara menyeluruh. Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi transisi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dari sisi penghasilan, pegawai PPPK paruh waktu menerima upah yang besarannya menyesuaikan kemampuan anggaran masing-masing instansi, baik yang bersumber dari APBD maupun mekanisme pendanaan lainnya sesuai ketentuan.
Rini menjelaskan, latar belakang lahirnya skema tersebut berkaitan erat dengan hasil seleksi PPPK 2024. Saat itu, banyak tenaga honorer tidak lolos seleksi akibat keterbatasan formasi, padahal kebutuhan tenaga kerja di lapangan masih tinggi, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi dasar.
Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal, pemerintah kemudian menghadirkan opsi PPPK paruh waktu sebagai jalan tengah. Skema ini bersifat kontrak sementara dengan kemungkinan evaluasi berkala sesuai kebutuhan organisasi.
Lebih lanjut, kementerian menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan terkait ASN harus melalui regulasi resmi, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun aturan turunan lainnya. Hingga kini, belum ada regulasi baru yang mengatur penghapusan PPPK paruh waktu.
Di berbagai daerah, keberadaan PPPK paruh waktu masih dianggap penting untuk menutup kekurangan tenaga aparatur. Banyak pemerintah daerah memanfaatkan skema ini guna menjaga stabilitas layanan publik, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan formasi ASN.
Pemerintah memastikan bahwa evaluasi tetap dilakukan secara berkala. Namun, evaluasi tersebut bukan berarti penghapusan, melainkan penyesuaian agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan birokrasi dan kemampuan fiskal negara.
Inilah Jeritan Ketimpangan THR? Kritik Kesejahteraan Guru dan Dosen Swasta
Dengan penegasan tersebut, diharapkan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu tidak lagi diliputi kekhawatiran berlebihan. Pemerintah berkomitmen menjaga kepastian kerja sekaligus memastikan reformasi birokrasi tetap berjalan secara terukur dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.